Rancangan Struktur Organisasi Partai Peduli Indonesia (PPI)

SUSUNAN MAJELIS TINGGI PARTAI

INISIATOR (bertindak selaku Ketua Majelis Tinggi):

ANGGOTA MAJELIS TINGGI PARTAI TERDIRI DARI PERWAKILAN PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA

1. Nanggroe Aceh Darussalam:
2. Sumatera Utara:
3. Sumatera Selatan:
4. Sumatera Barat:
5. Bengkulu:
6. Riau:
7. Kepulauan Riau:
8. Jambi:
9. Lampung:
10. Bangka Belitung:
11. Kalimantan Barat:
12. Kalimantan Timur:
13. Kalimantan Selatan:
14. Kalimantan Tengah:
15. Kalimantan Utara:
16. Banten:
17. Jakarta:
18. Jawa Barat:
19. Jawa Tengah:
20. Daerah Istimewa Yogyakarta:
21. Jawa Timur:
22. Bali:
23. Nusa Tenggara Timur:
24. Nusa Tenggara Barat:
25. Gorontalo:
26. Sulawesi Barat;
27. Sulawesi Tengah:
28. Sulawesi Utara:
29. Sulawesi Tenggara:
30. Sulawesi Selatan:
31. Maluku Utara:
32. Maluku:
33. Papua Barat:
34. Papua:
35. Papua Tengah:
36. Papua Pegunungan:
37. Papua Selatan:
38. Papua Barat Daya:
39. IKN:

Total keseluruhan Majelis Tinggi: 40 orang

Catatan:

1. Majelis Tinggi berfungsi juga sebagai Mahkamah Partai dimana masing-masing anggota Majelis Tinggi memiliki kewenangan hak veto (menganulir) segala kebijakan/keputusan pengurus tingkat wilayah (propinsi) dan kab/kota jika bertentangan dengan garis-garis dan haluan partai.

2. Inisiator (Ketua Majelis Tinggi) memiliki kewenangan hak veto (menganulir) segala kebijakan/keputusan jika bertentangan dengan garis-garis dan haluan partai.

3. Hak veto diberikan kepada Majelis Tinggi/Mahkamah Partai untuk mengantisipasi/mencegah terjadinya sengketa antar pengurus partai, atau adanya dualisme kepengurusan, atau keputusan yang memunculkan polemik berkepanjangan yang berpotensi memecah belah partai,  atau potensi-potensi lain yang bisa merubah garis-garis dan haluan partai dikemudian hari.

SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT

TERDIRI DARI PERWAKILAN ORMAS DAN YAYASAN AHLUL BAIT ATAU TOKOH-TOKOH AHLUL BAIT

1. Perwakilan Ormas ABI:
2. Perwakilan Ormas IJABI:
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .
14. .
15. .
16. .
17. .
18. .
19. .
20. .

SUSUNAN PENGURUS PUSAT

1. Ketua Umum:
2. Waketum 1 (Wilayah Indonesia Barat):
3. Waketum 2 (Wilayah Indonesia Tengah):
4. Waketum 3 (Wilayah Indonesia Timur):
5. Sekretaris Jenderal (Sekjen):
6. Wasekjen 1 (Wilayah Indonesia Barat):
7. Wasekjen 2 (Wilayah Indonesia Tengah):
8. Wasekjen 3 (Wilayah Indonesia Timur):
9. Bendahara Umum:
10. Wabendum 1 (Internal):
11. Wabendum 2 (Eksternal):
12. Divisi Pendanaan (Cash Management):
13. Divisi Data dan Teknologi Informasi:
14. Divisi Rekrutmen dan Kaderisasi:
15. Divisi Pemenangan Pemilu:
16. Divisi Ekonomi Kerakyatan:
17. Divisi Politik, Hukum dan HAM:
18. Divisi Hubungan Masyarakat (Humas):
19. Divisi Hubungan Internasional:
20. Divisi Kepatuhan dan Audit Internal
21. Divisi Peduli Kemanusian
22. Divisi Peduli Pendidikan
23. Divisi Peduli Kesehatan
24. Divisi Peduli Lingkungan
25. Divisi Peduli Satwa